PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA — Kejuaraan karate yang digelar di Kota Palembang menuai sorotan publik setelah mencantumkan nama Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam materi publikasi kegiatan. Pemerintah Kota Palembang menegaskan tidak pernah memberikan izin maupun persetujuan resmi terkait penggunaan nama kepala daerah tersebut.
Polemik mencuat seiring beredarnya informasi promosi kejuaraan karate yang mengatasnamakan Wali Kota Palembang. Menanggapi hal itu, Ratu Dewa memberikan klarifikasi tegas dan menyatakan dirinya tidak mengetahui, tidak terlibat, serta tidak pernah memberikan izin atas penggunaan namanya dalam kegiatan tersebut.
“Saya tidak pernah memberikan izin, apalagi terlibat dalam kegiatan tersebut. Jika membawa nama Wali Kota, seharusnya ada izin resmi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa, Senin (9/2/2026).
Ia menyayangkan adanya pihak yang mencatut nama pejabat publik tanpa melalui prosedur yang semestinya. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan merugikan pihak-pihak tertentu.
“Kami tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. Pencatutan nama Wali Kota Palembang adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Penyelenggara harus bertanggung jawab dan meluruskan informasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa penggunaan nama pejabat publik dalam suatu kegiatan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan melalui mekanisme yang jelas. Panitia maupun pihak terkait diminta segera menghentikan penggunaan nama dan atribut Wali Kota tanpa persetujuan resmi.
Pemerintah Kota Palembang menegaskan, setiap kegiatan yang mengatasnamakan pemerintah daerah atau pejabat daerah wajib melalui proses perizinan dan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga transparansi, kredibilitas, serta kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara kejuaraan karate tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait pencatutan nama Wali Kota Palembang. Pemkot Palembang menyatakan akan melakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan apabila diperlukan.
Dilansir dari : mediarakyatsumatera.com
