Palembang-Karsa Sriwijaya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang, yang mencakup Bukit Kecil, Ilir Barat I & II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I & II, serta Kertapati, telah menggelar reses masa sidang III Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025, di dua lokasi: Kantor Lurah Plaju Ulu dan SMA Az Zahra Palembang.
Koordinator Dapil I, Chairul S. Madiah dari Partai Demokrat, memimpin reses bersama empat anggota DPRD lainnya: Aryuda Perdana Kusuma (Partai Golkar), Firmansyah Hakim (NasDem), Romiana Hidayati (PDI-Perjuangan), H. Muhammad Toha (PKS), dan Abdullah Taufik (Gerindra).
Pada kegiatan di Kantor Lurah Plaju Ulu, yang dihadiri oleh Camat Plaju, Lurah Plaju Ulu, Danramil, Ketua RT/RW, pengurus posyandu, dan tokoh masyarakat, beberapa aspirasi penting disampaikan:
• Nursidah, warga Plaju Ulu, menyoroti ketiadaan gedung serbaguna di wilayah tersebut, meskipun tersedia lahan milik PT Pusri.
• Agus Rahmat, Ketua RW 14 Plaju Ulu, memprotes program bantuan sosial (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran karena masih menggunakan data lama. Ia menjelaskan bahwa warga sering mengeluh karena data penerima belum diperbarui, padahal sudah ada pendataan ulang.
Sementara itu, di SMA Az Zahra Palembang, seorang siswa menanyakan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota DPRD Sumsel, Abdullah Taufik, menjelaskan bahwa:
• MBG merupakan program nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.
• Program ini diberikan untuk sekolah negeri dan swasta tanpa perbedaan.
• Saat ini tersedia 37 dapur MBG, meskipun kebutuhan mencapai 137 dapur, dengan setiap dapur mampu melayani 3.000 siswa.
• Pemerintah akan terus menambah jumlah dapur MBG secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak sekolah.
• Program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menanggapi seluruh masukan, Chairul S. Madiah menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel dan akan diperjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah.
