JAKARTA — Partai Golkar menekankan pentingnya penguatan regulasi kebencanaan dan kesiapsiagaan daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, 10–12 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti anggota Fraksi Partai Golkar DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai daerah.
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan tata kelola mitigasi yang lebih terstruktur. Menurut dia, legislator memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) dan alokasi anggaran, mengakomodasi kebutuhan penanganan bencana.
“Banyak daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, sehingga regulasi dan perencanaan anggaran harus disiapkan secara matang. Legislator menjadi pihak yang berperan memastikan hal tersebut berjalan baik,” ujar Zulfikar.
Penguatan Regulasi dan Anggaran
Dalam Bimtek ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait penyusunan regulasi kebencanaan, penyelarasan kebijakan tata ruang, hingga penguatan anggaran mitigasi dalam APBD. Golkar menilai bahwa kesiapsiagaan daerah tidak hanya ditentukan oleh respons cepat ketika bencana terjadi, tetapi juga oleh perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan peta risiko.
Zulfikar menambahkan bahwa legislator perlu memastikan anggaran tanggap darurat tersedia dan dapat digunakan segera saat bencana terjadi. “Kesiapan anggaran menjadi faktor penting. Tanpa dukungan yang memadai, penanganan bencana akan menghadapi banyak hambatan,” katanya.
Legislator Diimbau Prioritaskan Dapil Saat Bencana
Golkar juga mengingatkan bahwa anggota DPRD tidak diwajibkan menghadiri kegiatan partai apabila daerah pemilihannya sedang dilanda bencana. Langkah ini, menurut Zulfikar, menjadi bentuk komitmen partai agar legislator tetap memberi perhatian penuh kepada masyarakat di wilayahnya.
“Ketika terjadi bencana, kehadiran legislator di lapangan sangat dibutuhkan. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat,” ujar dia.
Perbaikan Koordinasi Lintas Sektor
Selain aspek regulasi dan anggaran, Bimtek turut membahas penguatan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga terkait lainnya. Golkar menilai koordinasi yang baik dapat mempercepat penanganan bencana serta memastikan bantuan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Golkar berharap para legislator mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam kebijakan publik, sehingga daerah memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
