PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026), menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan tengah memasuki fase “metamorfosis” yang menuntut pola kepemimpinan lebih gesit, akseleratif, dan akuntabel, tanpa mengabaikan regulasi.
Ia menyoroti kebijakan pembatasan belanja daerah, khususnya belanja pegawai yang kini dibatasi maksimal 30 persen. Kondisi ini, menurutnya, menuntut inovasi dan improvisasi tinggi agar program strategis tetap berjalan optimal.
“Provinsi harus selaras dengan pemerintah pusat karena menjadi penghubung antara kabupaten dan kota,” tegasnya.
Selain itu, Herman Deru juga memberi perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk aparatur pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia menilai kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi bonus demografi.
Pemprov Sumsel juga mendorong adanya fleksibilitas regulasi dari pemerintah pusat guna memperluas ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan prinsip efisiensi anggaran namun berdampak besar bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi capaian Sumatera Selatan. Ia menilai kinerja daerah tersebut cukup impresif, mulai dari inflasi yang terkendali, penanganan stunting, hingga kapasitas fiskal yang dinilai kuat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta menjauhi praktik korupsi demi mendukung visi pembangunan nasional.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrenbang sebagai bentuk komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan Sumatera Selatan ke depan.
Dilansir dari : sumselprov.go.id
