PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel menggelar rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap, Senin (20/4/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Muhammad Iqbal Alisyahbana, berlangsung di Kantor BPBD Sumsel, Palembang, dan dihadiri berbagai unsur lintas sektor. Di antaranya Korem 044/Gapo, BMKG, Basarnas, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Turut hadir pula perwakilan sektor kehutanan, perkebunan, kesehatan, hingga operator penerbangan seperti Angkasa Pura II dan AirNav Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini terhadap potensi karhutla yang diperkirakan meningkat akibat kondisi cuaca ekstrem dan fenomena El Nino.
Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan personel, peralatan, serta strategi penanganan terpadu, termasuk rencana pembentukan posko siaga dan penguatan patroli di wilayah rawan.
BPBD Sumsel menegaskan, penetapan status siaga darurat menjadi langkah krusial agar seluruh sumber daya dapat dimobilisasi secara cepat dan terkoordinasi. Sinergi lintas sektor dinilai penting mengingat dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, transportasi udara, hingga aktivitas ekonomi.
Selain itu, pemanfaatan data cuaca dari BMKG serta deteksi dini titik panas (hotspot) akan dioptimalkan sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sumsel menunjukkan komitmen kuat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Masyarakat pun diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran.
Status siaga darurat karhutla di Sumsel diperkirakan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat. (Adv)
