PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan kesiapan Sumsel menjadi daerah percontohan atau role model penerbitan obligasi daerah sebagai solusi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Palembang, Selasa (19/5/2026).
Didampingi Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, Herman Deru mengatakan skema obligasi daerah dapat menjadi terobosan penting agar pembangunan tetap berjalan optimal tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Sumsel siap menjadi role model penerbitan obligasi daerah,” tegasnya di hadapan peserta sarasehan.
Menurut Herman Deru, banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam merealisasikan program pembangunan akibat keterbatasan anggaran. Karena itu, obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mampu mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kesinambungan program strategis daerah.
Ia menjelaskan terdapat sekitar 44 daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kapasitas fiskal memadai untuk menerapkan skema obligasi daerah.
Selain itu, Herman Deru mengusulkan adanya pola dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah agar pembangunan berjalan lebih merata.
Sarasehan Nasional ke-7 MPR RI tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, para kepala daerah se-Sumsel, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, serta kalangan akademisi.
Dalam kesempatan itu, Melchias mengatakan wacana obligasi daerah sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2000 dan kini kembali relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Agar daerah bisa maju, maka daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Kami dari Fraksi Golkar sedang menggodok hal ini dan berharap obligasi daerah dapat segera menjadi undang-undang,” ujarnya.
Obligasi daerah merupakan salah satu bentuk pinjaman daerah jangka menengah dan panjang yang bersumber dari masyarakat sebagai instrumen investasi publik untuk mendukung pembangunan daerah.
