Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap akses internet darurat Starlink di wilayah terdampak banjir Sumatera memicu perhatian publik. Sejumlah warga melaporkan adanya oknum yang meminta biaya hingga Rp20 ribu per jam hanya untuk mendapatkan password Wi-Fi, padahal layanan tersebut secara resmi ditetapkan gratis bagi korban bencana.
Kasus ini mulai ramai setelah unggahan di media sosial menyebut seorang warga di Aceh harus membayar untuk menggunakan jaringan Starlink di lokasi banjir. Padahal, perangkat internet satelit tersebut merupakan bagian dari bantuan komunikasi darurat yang disediakan pemerintah bekerja sama dengan Starlink untuk membantu koordinasi penyelamatan, distribusi informasi, dan kebutuhan warga.
Menanggapi isu tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan bahwa seluruh perangkat Starlink yang ditempatkan di posko resmi tanggap darurat bersifat gratis dan tidak boleh dipungut biaya apa pun.
“Semua layanan Starlink yang didistribusikan pemerintah di posko bencana bersifat gratis. Jika ada pungutan, itu tindakan oknum dan tidak sesuai kebijakan,” tegas pejabat Komdigi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa jaringan Starlink berbayar yang dilaporkan warga kemungkinan besar bukan berasal dari perangkat bantuan resmi, melainkan dari perangkat pribadi atau unit yang tidak termasuk dalam program penanganan bencana. Hal ini yang memicu adanya pungutan tidak sah di lapangan.
Pihak Starlink melalui kebijakan globalnya menegaskan bahwa layanan mereka di wilayah terdampak bencana tidak boleh dikomersialkan dan hanya digunakan untuk tujuan kemanusiaan. Perusahaan mendukung langkah pemerintah untuk memberikan akses internet gratis selama masa tanggap darurat banjir.
Warga diimbau untuk berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat jika menemukan praktik pungli atau penyalahgunaan fasilitas bantuan. Pemerintah memastikan akan menindak tegas pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi bencana.
