PALEMBANG, Karsa Sriwijaya – Penantian panjang Sumatera Selatan untuk memiliki pelabuhan bertaraf internasional kini semakin nyata. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah resmi menerima sertifikat hak pengelolaan (HPL) untuk lahan seluas 59,95 hektare dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan tonggak penting yang memastikan keseriusan pembangunan dan menjadi syarat utama dimulainya tahapan konstruksi Palembang New Port.
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menegaskan bahwa legalitas lahan ini adalah bukti konkret bahwa proyek pelabuhan bukan lagi sekadar wacana. “Ini bukti nyata pembangunan pelabuhan bukan sekadar wacana. Legalitas lahan merupakan syarat utama untuk melanjutkan tahapan konstruksi,” ujar Deru.
Palembang New Port diharapkan menjadi solusi revolusioner untuk masalah logistik yang selama ini membelenggu Sumsel. Herman Deru menjelaskan bahwa sebagian besar komoditas ekspor daerah, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, masih bergantung pada pelabuhan di provinsi tetangga, yang berakibat pada peningkatan biaya dan waktu logistik. Dengan adanya pelabuhan baru ini, Sumsel akan memiliki pintu gerbang ekspor langsung, yang secara signifikan menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
Lebih dari sekadar efisiensi logistik, Gubernur Deru memproyeksikan pelabuhan ini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang masif. “Dengan adanya pelabuhan, maka akan tercipta kawasan ekonomi baru,” ungkap Deru. Ini berarti penciptaan lapangan kerja baru dan dorongan kuat bagi investasi untuk masuk ke Sumsel, karena wilayah dengan infrastruktur logistik yang memadai akan lebih menarik bagi investor.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Arinarsa, menyampaikan kabar gembira bahwa dengan selesainya urusan lahan, tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Arinarsa juga menginformasikan bahwa seluruh pembangunan pelabuhan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Iya targetnya lebih cepat lebih baik. Mohon doanya biar cepat dan lancar persiapannya,” ujarnya, menunjukkan optimisme kuat dari pemerintah daerah.
Penerbitan sertifikat HPL ini menandai titik balik krusial setelah perencanaan proyek yang cukup panjang. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, mimpi Sumsel untuk memiliki pelabuhan modern yang menopang pertumbuhan ekonominya kini semakin dekat menjadi kenyataan.
Dampak positif yang diharapkan dari Palembang New Port sangat luas, mulai dari efisiensi logistik, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan.
