PALEMBANG, Karsa Sriwijaya – Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran daerah, Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, data rencana pengadaan menunjukkan wakil pimpinan DPRD Sumsel masih menganggarkan fasilitas rumah dinas dengan nilai miliaran rupiah.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mencapai sekitar Rp8,68 miliar untuk 11 item pengadaan.
Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar dialokasikan untuk pengadaan meubelair rumah dinas yang mencapai sekitar Rp4,6 miliar. Fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi dua rumah dinas pimpinan, yakni Wakil Ketua I Raden Gempita sekitar Rp2,29 miliar dan Wakil Ketua III Ilyas Panji Alam sekitar Rp2,3 miliar.
Selain itu, terdapat pula anggaran pembangunan aula rumah dinas Wakil Ketua II Nopianto yang mencapai sekitar Rp1,87 miliar. Beberapa fasilitas lain yang tercantum dalam rencana pengadaan di antaranya lampu gantung hias, sistem audio, hingga peralatan olahraga yang nilainya juga mencapai ratusan juta rupiah.
Sebelumnya, polemik anggaran rumah dinas DPRD Sumsel sempat mencuat setelah rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486,9 juta menjadi sorotan publik. Namun dalam data terbaru SIRUP LKPP, pengadaan tersebut sudah tidak lagi tercantum.
Meski sejumlah item telah dihapus, besarnya anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel tetap memicu perhatian publik. Bahkan, sejumlah mahasiswa sempat melakukan aksi unjuk rasa di Palembang untuk memprotes rencana pengadaan fasilitas yang dinilai terlalu besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebelumnya menegaskan bahwa setiap rencana pengadaan harus mempertimbangkan prinsip efisiensi serta skala prioritas kebutuhan masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa rencana pengadaan yang menimbulkan polemik dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan jika dianggap tidak mendesak.
Sorotan terhadap anggaran fasilitas rumah dinas ini kembali memunculkan perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah. Sejumlah kalangan menilai transparansi dalam perencanaan belanja pemerintah penting agar penggunaan anggaran publik benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
