PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus mematangkan rencana pembangunan Flyover JPL 99 di perlintasan sebidang kereta api wilayah Kabupaten Muara Enim. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi pembahasan perumusan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas instansi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H. Edward Candra.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat (6/2/2026), dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Pembangunan Flyover JPL 99 merupakan proyek strategis yang bertujuan mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi pada perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan di Kabupaten Muara Enim.
Dalam arahannya, Edward Candra menekankan pentingnya perumusan draf PKS yang komprehensif dan detail, terutama menyangkut aspek teknis dan administratif. Hal ini dinilai krusial agar pelaksanaan pembangunan di lapangan tidak menemui kendala hukum maupun tumpang tindih kewenangan.
Rapat tersebut membahas secara rinci pembagian peran antarinstansi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertanggung jawab pada aspek teknis operasional serta perizinan di area lintasan kereta api. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) berperan dalam standarisasi konstruksi dan integrasi dengan jaringan jalan nasional. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Pemprov Sumsel memberikan dukungan lahan, perizinan daerah, serta koordinasi kewilayahan.
“Kita ingin memastikan setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Percepatan pembangunan ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga kepastian hukum melalui PKS yang matang agar manfaat Flyover JPL 99 segera dirasakan masyarakat,” ujar Edward.
Rapat ini menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi sebelum penandatanganan naskah kerja sama final. Dengan terbangunnya Flyover JPL 99, diharapkan mobilitas masyarakat dan arus logistik di Kabupaten Muara Enim tidak lagi terhambat oleh tingginya frekuensi perjalanan kereta api.
Dilansir dari : sumselprov.go.id
