Bupati Banyuasin Hadiri Rapat Pemantapan APKASI Bahas Isu Fiskal Daerah

Bupati Banyuasin Askolani menghadiri rapat pemantapan APKASI terkait rekomendasi Rakernas XVII 2026 di Raffles Hotel Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2026).

BANYUASIN, KARSASRIWIJAYA – Bupati Banyuasin, Askolani, menghadiri rapat pemantapan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Raffles Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2026). Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama.

Dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Askolani menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rakernas XVII APKASI 2026 yang sebelumnya digelar di Batam, Kepulauan Riau pada pertengahan Januari 2026.

Menurut Askolani, rapat pemantapan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas XVII APKASI yang telah dilaksanakan di Batam. Fokus pembahasan antara lain penguatan sinergi pusat dan daerah serta berbagai isu strategis bagi pemerintah kabupaten,” ujar Askolani.

Ia menjelaskan, beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi konsolidasi organisasi APKASI, peningkatan fungsi organisasi dalam menjaring aspirasi daerah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, sejumlah isu strategis juga menjadi perhatian, seperti kewenangan daerah, kebijakan kepegawaian, kemandirian pangan, hingga penyusunan roadmap pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, APKASI juga menyampaikan keberatan atas potensi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Para bupati menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Selain itu, para kepala daerah juga mendorong solusi konkret terhadap sejumlah persoalan daerah, termasuk upaya reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini mengingat sekitar 30 persen dari total 1.091 BUMD di Indonesia dilaporkan masih mengalami kerugian.

Dilansir dari : banyuasinkab.go.id

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
Exit mobile version