JAKARTA, Karsa Sriwijaya – Pemerintah resmi meluncurkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan tahun ini. Langkah strategis ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Airlangga menegaskan, seluruh program dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat.
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Sebanyak 20 ribu lulusan S1, D3, atau setara akan mengikuti magang industri selama maksimal satu tahun. Peserta akan menerima uang saku setara UMP selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar.
2. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 DTP
Skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan alokasi anggaran Rp120 miliar.
3. Bantuan Pangan Beras
Pemerintah akan menyalurkan beras 10 kilogram per keluarga pada Oktober–November, dengan kemungkinan perpanjangan hingga Desember. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp7 triliun.
4. Perlindungan Sosial Pekerja Informal
Sebanyak 731 ribu pekerja non-upah seperti ojek daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik akan mendapat subsidi 50% iuran JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran Rp36 miliar disiapkan untuk santunan kematian, cacat, hingga beasiswa anak pekerja.
5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fasilitas kredit perumahan dengan bunga lebih rendah, dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%. Target awal 1.000 penerima manfaat dengan dana Rp150 miliar mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah.
6. Program Padat Karya Tunai
Kementerian PUPR dan Kemenhub melaksanakan Padat Karya Tunai September–Desember 2025. Sebanyak 609.465 orang ditargetkan ikut serta dengan anggaran Rp3,5 triliun (PUPR) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub).
7. Percepatan Deregulasi dan RDTR Digital
Implementasi PP 28/2025 dipercepat melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem OSS. Dengan dukungan anggaran Rp1 triliun, perizinan usaha ditargetkan bisa selesai hanya dalam 20 hari kerja.
8. Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Pemerintah mulai membangun ekosistem Gig Economy melalui pilot project coworking space di Jakarta, kemudian diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Airlangga: Program Jawab Tantangan Ekonomi Nasional
Airlangga Hartarto menegaskan, delapan program ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
“Semua program ini disiapkan untuk memperkuat daya saing Indonesia dan mendukung visi besar Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Airlangga.
