MOROWALI, KARSASRIWIJAYA — Skandal keberadaan bandara ilegal di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali mengguncang publik. Bandara tersebut diketahui beroperasi tanpa izin resmi pemerintah sejak 2019.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai lemahnya pengawasan negara di sektor strategis. Peneliti Institute for Security and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, menyoroti absennya aparat negara seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan AirNav di fasilitas penerbangan tersebut. Menurutnya, kondisi itu membuka celah mobilitas orang dan barang tanpa kendali yang dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengecam keras temuan ini. Ia menyebut beroperasinya bandara tanpa pengawasan negara sebagai indikasi munculnya “negara dalam negara”, dan mendesak pemerintah segera melakukan penertiban serta langkah hukum yang tegas.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, membenarkan tidak adanya kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi di lokasi tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah dan memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam kontrol penuh negara. Sjafrie menyatakan akan melaporkan pelanggaran ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini kembali menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset dan fasilitas strategis, terutama yang melibatkan perusahaan besar di daerah industri nasional.
Dilansir dari : IG@infokomando.official
