ACEH UTARA – Dugaan penjarahan bantuan banjir oleh sejumlah oknum anggota DPRK Aceh Utara memicu kemarahan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. Informasi ini pertama kali diungkap seorang pejabat berwenang di lingkungan Pemkab, yang menyebut para anggota dewan diduga mengambil bantuan secara sepihak dari posko utama Pendopo Bupati tanpa prosedur dan tanpa koordinasi.
Menurut keterangan pejabat tersebut, para oknum legislatif dari beberapa fraksi partai nasional maupun lokal datang ke Pendopo menggunakan kendaraan besar, termasuk mobil double cabin dan truk. Mereka kemudian mengangkut bantuan logistik dan membawanya keluar area posko tanpa melalui mekanisme resmi distribusi bencana.
“Mereka datang, ambil, dan pergi. Tidak ada pencatatan, tidak ada koordinasi. Ini mengacaukan seluruh proses distribusi,” ujarnya.
Distribusi Bantuan Kacau, Daerah Terdampak Parah Minim Logistik
Akibat ulah oknum tersebut, alur pendistribusian bantuan menjadi kacau. Beberapa kecamatan yang terdampak berat seperti Langkahan dilaporkan sulit mendapatkan bantuan, sementara daerah yang relatif ringan justru mendapat pasokan lebih banyak.
Relawan yang bertugas di lapangan menyebut tindakan para oknum dewan tersebut merusak skema penyaluran bantuan yang seharusnya didasarkan pada tingkat kedaruratan.
“Kami sudah menyusun distribusi sesuai laporan warga. Tapi tiba-tiba stok berkurang karena ada pihak yang mengambil tanpa izin,” kata salah satu relawan.
Desakan Investigasi Menguat, Publik Merasa Dikhianati
Kemarahan warga kini berkembang menjadi tuntutan hukum. Tokoh masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan aktivis meminta aparat penegak hukum dan inspektorat untuk membuka penyelidikan transparan guna mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
“Jika benar bantuan diambil untuk kepentingan politik atau pribadi, itu pelanggaran serius. Harus ada tindakan hukum yang jelas,” ujar seorang aktivis sosial Aceh Utara.
Citra DPRK Aceh Utara Kian Terkikis
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi wibawa DPRK Aceh Utara. Publik menilai kejadian tersebut menunjukkan kegagalan moral para wakil rakyat yang semestinya berada di garda depan dalam membantu korban banjir, bukan justru memanfaatkan situasi darurat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPRK Aceh Utara. Publik kini menunggu langkah cepat aparat dan pemerintah daerah untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan terbuka.
