JAKARTA, Karsa Sriwijaya – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengumumkan bencana kelaparan di Jalur Gaza, Palestina, memicu sorotan serius dari Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama. Deklarasi PBB ini menandai pertama kalinya bencana kelaparan dinyatakan di kawasan Timur Tengah, sebuah fakta yang menunjukkan penderitaan rakyat Palestina telah mencapai tahap yang sangat darurat. Yudha menegaskan bahwa peringatan ini harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah inisiatif menghentikan segala bentuk penindasan.
Menurut Yudha, bencana kelaparan di Gaza bukanlah musibah alam, melainkan sebuah “kejahatan politik pada akses kemanusiaan”. Ia menyoroti pernyataan Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, yang dengan jelas menyatakan bahwa makanan tidak dapat mencapai Gaza karena adanya hambatan sistematis yang diberlakukan oleh Israel. Hal ini memperkuat pandangan bahwa situasi tragis ini adalah akibat langsung dari kebijakan politik yang menutup akses kemanusiaan.
Legislator dari Partai Golkar ini menyerukan agar komunitas internasional segera bersatu untuk menekan Israel agar membuka jalur bantuan kemanusiaan. Ia secara khusus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak berdiam diri dan lebih lantang dalam memimpin inisiatif diplomatik di forum-forum dunia, seperti PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan forum internasional lainnya. “Indonesia tidak boleh diam, harus berdiri di garis depan memperjuangkan pembukaan jalur bantuan dan penghentian blokade Israel,” tegas Yudha.
Yudha mengutuk keras blokade bantuan makanan terhadap Gaza yang telah menyebabkan anak-anak menderita dan bahkan meninggal dunia. Ia menekankan bahwa anak-anak adalah korban paling tidak berdaya dan dunia tidak boleh menutup mata ketika generasi muda Palestina dibiarkan mati perlahan akibat kelaparan.
Pengumuman PBB mengenai bencana kelaparan ini datang setelah berbulan-bulan peringatan mengenai krisis pangan di Gaza. Pada akhir Juli lalu, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah inisiatif yang didukung PBB, telah mengeluarkan peringatan krisis kelaparan akibat konflik di Gaza. Data IPC menunjukkan adanya bukti peningkatan kematian akibat kelaparan yang didorong oleh kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas. Tercatat lebih dari 20.000 anak telah dirawat untuk perawatan malnutrisi akut antara April dan pertengahan Juli, dengan lebih dari 3.000 anak mengalami malnutrisi parah. Peringatan tersebut juga menyatakan bahwa ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan di sebagian besar Jalur Gaza dan untuk malnutrisi akut di Kota Gaza, menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas tanpa hambatan. Namun, warga Palestina menilai deklarasi PBB tersebut telah terlambat.
