JAKARTA, KARSASRIWIJAYA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah antisipatif dan mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya dalam mendukung penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pascabencana dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Wakil Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Transmigrasi, serta Kepala BNPP/Basarnas.
Faisal menjelaskan, BMKG terlibat aktif dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Dalam Satgas tersebut, BMKG tergabung dalam Bidang Pengelolaan Data yang dikoordinatori Badan Pusat Statistik (BPS).
“BMKG bertugas mengelola data tunggal dan terintegrasi lintas kementerian dan daerah, serta menyuplai informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara rutin untuk mendukung pengambilan kebijakan Satgas PRR,” ujar Faisal.
Sebagai dukungan teknis, BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 alat operasional utama (Aloptama) di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera, BMKG mengandalkan empat radar cuaca yang berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kualanamu, Nias, dan Padang, serta didukung 16 unit AWOS, 11 AWS, dan 53 ARG.
BMKG juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung. Saat ini, OMC masih berlangsung di tiga provinsi dengan tingkat keberhasilan pengurangan curah hujan di atas 30 persen.
Selain itu, Faisal menegaskan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini sejak fase awal terbentuknya Siklon Senyar yang memicu bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Ia menekankan pentingnya diseminasi informasi secara masif hingga ke masyarakat untuk mendukung mitigasi.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana harus menjadi dasar perencanaan pembangunan, terutama kawasan permukiman berbasis risiko bencana.
BMKG memastikan dukungan informasi cuaca dan iklim akan terus diperkuat melalui prakiraan operasional, peringatan dini, serta analisis iklim musiman guna mendukung keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dilansir dari : bmkg.go.id
