PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Graha Bina Praja, Palembang, Senin (26/1/2026).
Kunjungan kerja BAM DPR RI tersebut merupakan bagian dari Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, dengan tujuan mencari solusi konkret atas sengketa lahan yang telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Herman Deru menjelaskan bahwa persoalan agraria di kedua wilayah merupakan persoalan lama atau “residu” yang muncul akibat dinamika pemekaran wilayah. Ia menyebutkan, penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dilakukan sebelum wilayah tersebut dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga memicu perubahan status administratif dan hukum di lapangan.
“Masalah ini sudah muncul sejak 2006 dan mencakup wilayah yang sangat luas. Terdapat klaim dari kelompok masyarakat terkait lahan yang proses pembebasannya belum tuntas,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap kehadiran BAM DPR RI dapat memberikan kepastian dan solusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif agar tidak memicu konflik fisik di lapangan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Sementara itu, Ketua Tim BAM DPR RI Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., menyampaikan bahwa persoalan agraria dan perbatasan wilayah merupakan isu nasional. Ia mengungkapkan, sekitar 30.500 desa di Indonesia tercatat berada dalam kawasan hutan, yang kerap menimbulkan konflik perbatasan dan penguasaan lahan, terutama pasca terbitnya Peraturan Presiden tahun 2025.
“Kami ingin memastikan penyelesaian konflik agraria dilakukan secara adil dan transparan. Pengelolaan lahan, khususnya perkebunan, harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegas pria yang akrab disapa Aher.
BAM DPR RI berkomitmen merumuskan hasil temuan lapangan dari kunjungan ini untuk diteruskan kepada Pimpinan DPR RI dan ditindaklanjuti secara lintas sektoral melalui kementerian terkait guna memperoleh solusi permanen.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin, ST, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dilansir dari : sumselprov.go.id
