MUSI BANYUASIN, KARSASRIWIJAYA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menetapkan langkah tegas dalam memastikan ketepatan sasaran Program Keluarga Maju (PKM). Melalui rapat koordinasi Tim Monitoring PKM yang dipimpin Wakil Bupati Muba, Kyai Abdur Rohman Husen, Selasa (18/11/2025), diputuskan bahwa penyaluran tahap pertama hanya diberikan kepada 1.000 penerima yang telah dinyatakan paling valid berdasarkan verifikasi lapangan.
Rapat yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati itu menyoroti sejumlah temuan serius terkait kualitas data calon penerima. Plt Kepala Dinas Sosial Muba, Deny SH MSi, mengungkapkan bahwa dari 2.300 kuota yang dialokasikan, hasil verifikasi faktual menunjukkan hanya sekitar 1.200 yang memenuhi kriteria sesuai regulasi. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya 70 NIK ganda, puluhan penerima dalam satu KK, serta lebih dari 100 warga yang tidak layak menerima bantuan.
Atas temuan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan angka 2.300 sebagai plafon anggaran dalam SIPD. Namun, penyaluran awal difokuskan kepada 1.000 penerima yang telah dipastikan valid. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran, menjaga stabilitas di masyarakat, serta memastikan anggaran tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.
Kadisnakertrans Muba, Heryandi Sinulingga AP, menegaskan bahwa prioritas utama adalah ketepatan penerima di lapangan. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Muba, Hj Nurzahrawati SPd MT, mengingatkan bahwa seluruh tahapan penyusunan kebijakan PKM harus dipenuhi agar penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dapat tercapai sesuai standar.
Rapat juga menetapkan tiga langkah tindak lanjut: penerbitan SK Bupati pada akhir November, pelaksanaan launching dan penyaluran PKM pada awal Desember 2025 melalui Bank Sumsel Babel, serta pelaksanaan program Gotong Royong Data melibatkan OPD terkait untuk memastikan pemadanan dan perbaikan data kependudukan secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Muba menegaskan bahwa program pengetasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Tidak satu pun dinas dapat bekerja sendiri. Upaya pengetasan kemiskinan harus dilakukan bersama,” tegasnya.
Dilansir dari : sumaterapos.id
