PALEMBANG,Karsa Sriwijaya – Kota Palembang hari ini, 1 September 2025, menjadi saksi bisu lima gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan orang dari berbagai kampus di Sumatera Selatan, bersama dengan elemen masyarakat miskin kota, buruh, dan pengemudi ojek online (ojol). Aksi massa terpusat di kawasan Kantor DPRD Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel di Jalan POM IX Palembang, menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terhadap kondisi nasional.
Gerakan ini dimulai oleh Masyarakat Miskin Kota Sumsel sekitar pukul 08.00 WIB di Simpang Lima, DPRD Provinsi Sumsel, dengan sekitar 200 orang massa. Gelombang selanjutnya datang dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumsel pada pukul 11.00 WIB, dengan estimasi 2.500 massa yang berkumpul di Simpang Lima sebelum menuju DPRD Sumsel.
Pada siang harinya, sekitar pukul 13.00 WIB, BEM Universitas PGRI Palembang turun ke jalan dengan sekitar 1.000 orang, mengarahkan aksinya ke Kantor DPRD Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel. Bersamaan, Aliansi Cipayung Plus Sumsel juga menggelar aksi di lokasi yang sama, membawa mobil komando dan atribut lengkap, dengan perkiraan 700 orang massa. Terakhir, Aliansi Mahasiswa Sumsel turut bergabung di Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Jalan POM IX, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan jumlah massa mencapai 1.820 orang. Secara keseluruhan, diperkirakan ribuan orang terlibat dalam lima gelombang aksi ini.
Tuntutan Mahasiswa: Dari Pencopotan Kapolri hingga Penolakan Tunjangan DPR
Aliansi BEM Sumsel, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gemarak) Sumsel, menyatakan bahwa aksi ini merupakan sikap tegas atas perkembangan situasi nasional yang dinilai mengabaikan rakyat dan justru mengeluarkan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Mereka menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mendesak Presiden mencopot Kapolri dan melakukan reformasi institusi Polri.
2. Meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
3. Menolak proses pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Menolak rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.
Selain empat poin tersebut, Gemarak Sumsel juga membawa 10 tuntutan utama yang lebih luas, menegaskan bahwa negara abai dalam melindungi rakyat:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset.
2. Reformasi sistem penerimaan anggota DPR dan Polri.
3. Cabut surat KPI yang membatasi liputan media.
4. Cabut hak politik koruptor.
5. Desak Kapolri mundur.
6. Evaluasi kebijakan MBG.
7. Batalkan kenaikan tunjangan DPR.
8. Potong gaji anggota DPR yang absen sidang.
9. Bebaskan massa aksi yang ditahan.
10. Tindak tegas aparat represif terhadap demonstrasi.
Situasi di Palembang juga mencerminkan kembali insiden demonstrasi buruh, mahasiswa, dan ojol pada tahun 2022 di Simpang Lima Kantor DPRD Sumsel yang sempat ricuh usai aksi bakar ban dihentikan polisi. Kali ini, aksi mahasiswa diharapkan menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai namun tegas.
