Oleh: Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.MTr.
Palembang sebenarnya sudah memiliki modal besar untuk membangun sistem transportasi perkotaan modern. Kehadiran LRT Sumatera Selatan, feeder, bus, angkutan kota, hingga moda transportasi lainnya menunjukkan bahwa persoalan mobilitas di kota ini bukan lagi semata-mata soal membangun infrastruktur.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana membuat seluruh moda tersebut bekerja sebagai satu sistem perjalanan yang mudah, cepat, nyaman dan dapat diprediksi masyarakat.
LRT Sumsel sendiri telah melayani 24.867.073 penumpang sejak mulai beroperasi pada 23 Juli 2018 hingga semester I 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kebutuhan terhadap transportasi publik.
Namun tingginya angka perjalanan belum otomatis berarti terjadi perubahan perilaku masyarakat.
Opini: Jangan Paksa Masyarakat Meninggalkan Motor Sebelum Transportasi Publik Benar-Benar Siap
Menurut saya, tantangan terbesar transportasi Palembang bukan bagaimana membuat masyarakat mencintai LRT, melainkan bagaimana membuat masyarakat merasa bahwa naik transportasi umum lebih masuk akal daripada membawa sepeda motor.
Ini persoalan sederhana tetapi sangat menentukan.
Bagi masyarakat, perjalanan bukan hanya soal tarif. Mereka mempertimbangkan berapa lama harus menunggu, berapa kali harus berganti kendaraan, apakah halte mudah dijangkau, apakah perjalanan aman, dan apakah mereka bisa sampai ke tujuan tepat waktu.
Sepeda motor menawarkan perjalanan dari pintu ke pintu. Sementara transportasi publik sering kali masih membutuhkan beberapa tahapan perjalanan.
Karena itu, masyarakat tidak bisa hanya diberi pesan, “Gunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan.”
Pemerintah harus memberikan alasan yang lebih kuat:
“Gunakan transportasi umum karena memang lebih nyaman, lebih pasti dan lebih efisien.”
Di titik inilah integrasi LRT dan feeder menjadi sangat penting.
Pemkot Palembang sendiri pada Juli 2026 telah membahas pembenahan transportasi publik dengan melibatkan akademisi, pemerhati transportasi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumsel dan OPD terkait. Salah satu fokus utama pembahasannya adalah integrasi feeder dengan LRT.
Pendapat Ahli: Feeder Tidak Boleh Sekadar Ada, tetapi Harus Mengikuti Pola Perjalanan Warga
Pandangan yang disampaikan dalam artikel Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.MTr., sangat relevan untuk membaca persoalan ini.
Menurut Robby, LRT seharusnya ditempatkan sebagai backbone atau tulang punggung transportasi, bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri. Feeder, bus, pedestrian dan moda penghubung lainnya harus menjadi bagian dari satu jaringan perjalanan.
Artinya, keberhasilan feeder tidak cukup diukur dari jumlah koridor atau armada.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah feeder melewati tempat masyarakat tinggal?
Apakah jadwal feeder terhubung dengan kedatangan LRT?
Berapa lama masyarakat harus menunggu?
Apakah perpindahan moda nyaman dan aman?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah masyarakat akan menggunakan transportasi publik secara rutin atau kembali ke kendaraan pribadi.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang membahas perluasan feeder di kawasan Ampera-Cinde. Penelitian tersebut menemukan bahwa dominasi kendaraan pribadi masih menjadi persoalan dan integrasi transportasi publik belum optimal, sementara keterbatasan armada, cakupan rute dan sinkronisasi layanan feeder menjadi tantangan.
Integrasi Jadwal Lebih Penting daripada Sekadar Integrasi Tarif
Selama ini pembicaraan mengenai integrasi transportasi sering berhenti pada persoalan tarif.
Padahal bagi pengguna, waktu juga merupakan “harga”.
Jika seseorang sudah naik LRT tepat waktu tetapi harus menunggu feeder selama 20–30 menit, maka keuntungan menggunakan LRT menjadi berkurang.
Karena itu, Palembang perlu membangun konsep:
One Journey – One Information – Minimum Waiting.
Masyarakat tidak perlu berpikir apakah mereka sedang menggunakan LRT, feeder atau bus.
Yang mereka pikirkan hanya satu:
“Bagaimana saya bisa sampai ke tujuan dengan mudah?”
Inilah konsep yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan reformasi transportasi Palembang.
Pemerintah Jangan Hanya Menghitung Jumlah Penumpang
Ada indikator yang lebih penting daripada sekadar jumlah penumpang.
Pemerintah perlu mengukur:
- waktu perjalanan dari pintu ke pintu;
- waktu tunggu;
- waktu perpindahan moda;
- ketepatan jadwal;
- tingkat keterisian kendaraan;
- kepuasan pengguna;
- jangkauan layanan;
- serta berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang benar-benar berhasil dialihkan.
Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah subsidi transportasi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku atau hanya membiayai operasional kendaraan.
Feeder gratis memang dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan transportasi publik kepada masyarakat. Namun kebijakan gratis tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Tujuan akhirnya adalah membangun sistem transportasi yang membuat masyarakat secara sukarela meninggalkan kendaraan pribadi.
Palembang Membutuhkan Perubahan Budaya Mobilitas
Masalah transportasi pada akhirnya bukan hanya persoalan teknis.
Ini adalah persoalan budaya.
Selama masyarakat merasa sepeda motor lebih cepat, lebih fleksibel dan lebih mudah, maka kendaraan pribadi akan tetap menjadi pilihan utama.
Karena itu, pembangunan transportasi Palembang harus bergerak melalui beberapa tahapan:
Infrastruktur → Integrasi → Aksesibilitas → Kenyamanan → Kepercayaan → Perubahan Perilaku → Budaya Transportasi Publik.
Pemerintah juga tidak perlu terburu-buru menerapkan pembatasan kendaraan pribadi secara agresif.
Prinsip yang lebih tepat adalah:
Provide first, integrate next, manage demand gradually.
Bangun dan perbaiki pilihan transportasi publik terlebih dahulu. Setelah alternatif tersebut benar-benar kompetitif, barulah kebijakan pengendalian kendaraan pribadi dapat diterapkan secara bertahap.
Momentum Palembang Sudah Ada
Yang menarik, pemerintah kota saat ini sudah mulai mengarah ke pembenahan tersebut.
Pemkot Palembang telah membahas penambahan koridor feeder dan integrasi dengan LRT. Bahkan pemerintah sebelumnya mengusulkan perluasan feeder untuk menjangkau wilayah seperti Kertapati, Plaju dan Alang-Alang Lebar.
Artinya, arah kebijakannya sudah mulai terbentuk.
Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi, integrasi dan keberanian menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Palembang tidak perlu membangun transportasi dari nol.
Palembang sudah memiliki LRT.
Yang harus dilakukan sekarang adalah membuat LRT tersebut benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kesimpulan
Palembang tidak kekurangan infrastruktur transportasi.
Palembang membutuhkan sistem mobilitas yang terintegrasi.
LRT harus menjadi tulang punggung. Feeder harus menjadi penghubung permukiman. Trotoar harus menjadi bagian dari sistem. Halte harus mudah dijangkau. Informasi perjalanan harus tersedia secara real time. Jadwal antarmoda harus terintegrasi.
Dan yang paling penting, masyarakat harus merasakan bahwa transportasi publik memberikan keuntungan nyata.
Sebab keberhasilan transportasi publik bukan ketika masyarakat mengatakan bahwa Palembang memiliki LRT.
Keberhasilannya adalah ketika seorang warga yang memiliki sepeda motor berkata:
“Hari ini saya tidak perlu bawa motor. Naik angkutan umum lebih mudah.”
Jika keputusan tersebut mulai terjadi setiap hari, maka Palembang tidak sekadar memiliki infrastruktur transportasi modern.
Palembang sedang membangun budaya mobilitas baru.
