PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA — Pengadaan fasilitas rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumatera Selatan, Nopianto, senilai Rp2,39 miliar tetap berjalan meski menuai sorotan publik.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP per 15 Maret 2026, terdapat tiga paket pengadaan yang dialokasikan untuk rumah dinas tersebut. Rinciannya meliputi :
- pembangunan arsitektur aula tahap II sebesar Rp1,879 miliar,
- pengadaan roller blinds sekitar Rp315 juta, serta
- perangkat sound system senilai Rp200 juta.
Pengadaan ini menjadi perhatian publik dan sempat diprotes dalam aksi massa di DPRD Sumsel. Sejumlah pihak menilai anggaran tersebut tidak memiliki urgensi dan meminta agar dibatalkan.
Meski demikian, rencana pengadaan masih tercantum dan belum dihentikan. Sebelumnya, total anggaran pengadaan untuk rumah dinas Nopianto sempat mencapai Rp2,91 miliar sebelum mengalami penyesuaian menjadi Rp2,39 miliar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel, Yansuri, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan dewan. Ia menegaskan, anggaran yang dinilai tidak wajar atau berlebihan berpotensi dibatalkan, sementara kebutuhan yang dianggap wajar tetap dapat dilanjutkan.
“Yang tidak masuk akal akan dibatalkan, tetapi kebutuhan dasar tetap dipenuhi,” ujarnya.
Sorotan terhadap pengadaan ini merupakan bagian dari polemik lebih luas terkait anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Sebelumnya, sejumlah rencana pengadaan seperti meja biliar dan fasilitas lainnya juga sempat menuai kritik publik karena dinilai tidak prioritas.
Di sisi lain, pihak DPRD menyebut pengadaan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi serta kebutuhan yang wajar.
Polemiк ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pejabat publik, agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dilansir dari : detik.com
