BOGOR, KARSASRIWIJAYA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Provinsi Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai telah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Teguran tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan. Menurutnya, diperlukan kerja nyata, kepemimpinan yang tegas, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden.
Presiden secara khusus menyoroti kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Ia mengungkapkan menerima langsung keluhan dari tokoh internasional terkait kondisi Bali yang semakin kotor.
Presiden menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang lapangan kerja terbesar dan tercepat, namun tidak akan bertahan apabila lingkungan dibiarkan kumuh. Oleh karena itu, Presiden meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk dengan melibatkan sekolah dan masyarakat melalui kegiatan kerja bakti rutin.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat. Bahkan, Presiden menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta kementerian dan lembaga untuk melakukan kerja bakti massal.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman serius bagi kesehatan publik, lingkungan, dan masa depan pariwisata nasional.
Dilansir dari : setkab.go.id
