Presiden Prabowo Tegaskan Diplomasi Realistis Indonesia dalam Board of Peace

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace pada pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta. Rabu (4/2/2026). Dok:BPMI Setpres.

JAKARTA, KARSASRIWIJAYA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keterlibatan dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Menurutnya, di tengah kompleksitas konflik global yang berlangsung, mekanisme tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi diplomatik yang tersedia.

“Kesan saya, Presiden Prabowo sangat realistis. Dalam kondisi sekarang, Board of Peace memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja,” ujar Dino usai pertemuan.

Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukan solusi instan untuk menyelesaikan konflik Palestina. Inisiatif tersebut dinilai penuh risiko dan ketidakpastian, namun Presiden Prabowo dinilai memahami secara menyeluruh potensi tantangan geopolitik yang mungkin muncul.

Ia juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai kekuatan penyeimbang. Selain itu, sikap kehati-hatian dengan tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia menjadi poin utama yang dinilai sejalan dengan pandangan komunitas kebijakan luar negeri.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses konsultasi intensif yang telah dilakukan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyebut Indonesia telah berdialog dengan sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai bagian dari pertimbangan strategis.

Menurut Hassan, keterlibatan di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukanlah hal yang perlu dipersepsikan negatif, selama tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Ia menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan peran dalam Board of Peace sesuai dengan komitmen membantu rakyat Palestina.

Dilansir dari : setkab.go.id

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
Exit mobile version