PALEMBANG, KARSASRIWIJAYA — Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H., memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (8/10/2025).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumsel Novian Aswardani, Kepala Bappeda Sumsel Regina Ariyanti, serta pejabat dari berbagai perangkat daerah terkait. Seluruh peserta menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti arahan gubernur.
Dalam arahannya, Edward menegaskan bahwa keselamatan bangunan pesantren merupakan isu serius yang tak boleh diabaikan. Ia menyinggung insiden runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo sebagai peringatan penting bagi pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.
“Masalah ini sangat serius dan harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi secara menyeluruh kelayakan bangunan pesantren di wilayahnya,” ujar Edward.
Ia menambahkan, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sarana publik aman digunakan. “Pemerintah harus hadir agar masyarakat merasa tenang. Karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pelaporan hasil evaluasi konstruksi di tiap daerah,” jelasnya.
Edward juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Herman Deru yang membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi potensi kerusakan, serta menyusun laporan kelayakan.
“Hasil evaluasi harus disampaikan secara menyeluruh, baik kondisi bangunan yang masih layak maupun yang memerlukan perbaikan. Laporan ini akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah teknis lanjutan bersama kementerian terkait,” jelasnya.
Menurut Edward, kesiapan pemerintah daerah dalam melaporkan kondisi bangunan publik akan mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat. “Dengan begitu, ketika laporan diminta, kita sudah siap dan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Sumsel menjaga keselamatan dan kenyamanan para santri. Gubernur Herman Deru berharap seluruh pondok pesantren di Sumsel dapat menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga aman, layak, dan memberikan rasa tenang bagi seluruh penghuni serta masyarakat sekitar.
