PALEMBANG, Karsa Sriwijaya – Sorotan publik terhadap pengadaan fasilitas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kembali mencuat. Setelah sebelumnya viral pengadaan meja biliar dengan nilai fantastis mencapai Rp486,9 juta, kini muncul temuan baru terkait sejumlah pengadaan lain yang nilainya tak kalah mengejutkan.
Informasi tersebut terungkap dari penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dilakukan publik setelah ramainya pemberitaan mengenai pengadaan meja biliar tersebut sejak 7 Maret 2026.
Sebelumnya, Ketua Andie Dinialdie telah memberikan klarifikasi terkait pengadaan meja biliar tersebut. Namun, penelusuran lanjutan justru menemukan sejumlah pengadaan lain di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang beredar, pada rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel, Raden Gempita, tercatat pengadaan lampu gantung hias dengan nilai mencapai Rp604,6 juta. Selain itu, terdapat pula pengadaan mebel dengan nilai sekitar Rp2,3 miliar.
Sementara itu, di rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel, Nopianto, tercatat pengadaan sound system sebanyak dua unit dengan nilai Rp400 juta serta pengadaan roller blind yang mencapai Rp634 juta.
Tak hanya itu, pada rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, tercatat pengadaan alat gym dengan nilai Rp395 juta serta pengadaan head pump yang mencapai Rp776 juta.
Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait urgensi dan transparansi penggunaan anggaran daerah, mengingat seluruh pengadaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah kalangan masyarakat pun mendesak agar pemerintah daerah maupun pihak DPRD memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai dasar perhitungan anggaran serta kebutuhan pengadaan fasilitas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Sumsel, Aprizal, belum berhasil dikonfirmasi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon selulernya juga belum mendapatkan respons.
Publik pun berharap adanya transparansi serta evaluasi terhadap pengadaan yang dinilai berpotensi menghamburkan anggaran daerah tersebut. Beberapa kelompok masyarakat bahkan mendesak agar pengadaan yang dianggap tidak prioritas itu dibatalkan.
