PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru resmi mengukuhkan 72 anggota Bakohumas Sumsel periode 2025–2030 sekaligus meluncurkan platform digital Sumsel Cek Fakta, Senin (24/11/2025). Langkah ini dianggap sebagai penguatan strategis pemerintah daerah dalam melawan arus hoaks dan disinformasi yang semakin masif di era teknologi.
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa Bakohumas kini memegang peran vital sebagai pusat koordinasi informasi publik di Sumsel. Tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, namun juga memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan akurat, jelas, dan tanpa multitafsir.
“Arus informasi bergerak sangat cepat. Tantangan kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan informasi itu tepat konteks dan tidak menimbulkan dampak negatif,” ujar Deru.
Ia juga meminta pembentukan Bakohumas di seluruh kabupaten/kota dapat diselesaikan sebelum akhir 2025 agar pola komunikasi pemerintah semakin seragam dan profesional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel sekaligus Ketua Umum Bakohumas, Edward Candra, menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi komunikasi seluruh OPD, terutama terkait 12 Program Prioritas Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
Peluncuran Sumsel Cek Fakta oleh Dinas Kominfo Sumsel menjadi langkah konkret pemerintah untuk memerangi penyebaran isu liar dan konten menyesatkan di media sosial. Ketua Pelaksana Bakohumas, Rika Efianti, menyebut platform ini dibangun sebagai saluran resmi verifikasi informasi yang bisa diakses publik kapan saja.
“Di era digital, hoaks berkembang lebih cepat daripada fakta. Bahkan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan bisa terlihat sangat meyakinkan. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan kanal klarifikasi yang tepercaya,” jelasnya.
Dengan pengukuhan Bakohumas dan kehadiran Sumsel Cek Fakta, Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmennya membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat, transparan, dan berbasis verifikasi. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah di tengah derasnya disinformasi digital.
