Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang membutuhkan pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, dan pemulihan. Ketika api sudah membesar, pilihan menjadi semakin terbatas dan biaya penanganan dapat meningkat. Karena itu, pencegahan harus ditempatkan sebagai pekerjaan sepanjang tahun
Sumatera Selatan mempunyai pengalaman panjang menghadapi risiko kebakaran, terutama pada kondisi tertentu ketika cuaca kering dan lahan rentan terbakar. Pada 2026, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan penanganan karhutla, distribusi air bersih, ketahanan iklim, dan keberlanjutan bentang lahan.
Pencegahan pertama dimulai dari data.
Tidak semua wilayah mempunyai tingkat risiko yang sama. Desa yang berdekatan dengan kawasan rentan harus mempunyai peta sederhana tentang lokasi rawan, sumber air, akses kendaraan, kelompok masyarakat, dan jalur komunikasi.
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam sistem peringatan dini. Kelompok desa dapat melakukan pemantauan lingkungan sesuai kemampuan dan kewenangan. Jika ditemukan indikasi kebakaran, informasi harus segera diteruskan kepada pihak yang berwenang. Namun pencegahan tidak cukup dengan patroli.
Masyarakat membutuhkan alternatif pengelolaan lahan yang tidak menggunakan pembakaran. Pendampingan teknis menjadi penting, terutama bagi kelompok yang memerlukan cara murah dan praktis untuk mengelola biomassa atau sisa tanaman.
Pendekatan ekonomi juga perlu diperhatikan. Jika pencegahan hanya berupa larangan tanpa memberikan pilihan pengelolaan yang realistis, perubahan perilaku akan lebih sulit. Program dapat diarahkan pada pemanfaatan biomassa, kompos, pengelolaan lahan yang sesuai, atau usaha produktif lain berdasarkan kondisi lokal dan aturan yang berlaku.
Bidang Lingkungan Hidup Partai Golkar dapat mendorong model “Desa Siaga Karhutla”. Model ini bukan mengambil alih tugas lembaga penanggulangan bencana atau aparat, tetapi memperkuat kesiapan masyarakat dan koordinasi.
Komponen program dapat meliputi pemetaan risiko, pelatihan dasar, pemetaan sumber air, pembentukan jejaring komunikasi, edukasi larangan pembakaran yang berisiko, serta simulasi koordinasi. Setiap kegiatan harus dilakukan bersama instansi teknis yang berwenang agar aspek keselamatan terjamin.
Indikator keberhasilan juga harus jelas. Misalnya jumlah desa yang memiliki peta risiko, jumlah kelompok yang mendapatkan edukasi, kecepatan penyampaian informasi, kesiapan sumber air, serta tren kejadian di lokasi percontohan. Data tidak boleh digunakan untuk membuat klaim keberhasilan yang tidak dapat dibuktikan.
Perubahan iklim membuat tantangan semakin kompleks. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 2026 menyebut perubahan pola musim dan meningkatnya bencana hidrometeorologi sebagai persoalan yang perlu diantisipasi. Karena itu, pencegahan karhutla perlu terintegrasi dengan agenda ketahanan iklim.
UU 32/2009 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk melalui pengawasan sosial dan penyampaian informasi. Prinsip ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat partisipasi masyarakat tanpa mengabaikan kewenangan lembaga pemerintah.
Yang juga penting adalah komunikasi publik. Karhutla sering muncul dalam pemberitaan ketika asap sudah terlihat. Media massa seharusnya juga dapat digunakan untuk edukasi sebelum musim risiko meningkat: apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana masyarakat dapat membantu.
Artikel lingkungan yang baik bukan hanya mengabarkan masalah. Ia membantu masyarakat memahami masalah dan mengetahui tindakan yang masuk akal.
Dan pada akhirnya Karhutla bukan hanya persoalan api
Ia berkaitan dengan tata kelola lahan, air, cuaca, ekonomi masyarakat, perilaku, dan koordinasi. Karena itu, prinsip yang perlu dibangun adalah sederhana: jangan menunggu api menjadi berita. tetapi bagaimana membangun kesiapan sebelum api muncul.
Lingkungan dijaga dengan pencegahan, masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan. Dan ekonomi harus diarahkan agar tidak mendorong praktik yang merusak lingkungan.
.
Oleh: Syaf Adam
Kabiro Lingkungan Hidup, DPD Partai Golkar Sumatera Selatan
