Palembang, Karsa Sriwijaya – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. Dalam pertemuan yang digelar di Palembang, Rabu (17/9/2025), rombongan Komisi II menekankan pentingnya transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, transparan, dan efisien.
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menyampaikan bahwa digitalisasi layanan publik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di era teknologi saat ini.
“ASN harus memiliki kompetensi digital agar mampu menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara optimal. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi II juga menyoroti pentingnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Tercatat hingga kini sudah ada 234 MPP fisik dan 199 MPP digital di berbagai daerah. DPR mendorong agar layanan serupa juga diperluas hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Meski begitu, percepatan digitalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur internet di daerah, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga kesiapan sumber daya manusia aparatur yang belum merata. Selain itu, isu keamanan data juga menjadi perhatian serius seiring meningkatnya layanan berbasis daring.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang menerima langsung rombongan Komisi II DPR RI menyambut baik agenda tersebut. Menurutnya, dukungan pusat sangat dibutuhkan agar program digitalisasi di daerah berjalan optimal.
“Kami siap memperkuat layanan publik berbasis digital di Sumsel. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota akan mempercepat terwujudnya pelayanan yang lebih transparan dan efisien,” kata Herman Deru.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, menegaskan bahwa integrasi sistem antar daerah harus menjadi perhatian utama.
“Digitalisasi layanan publik tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sistem harus saling terhubung agar masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi digital di Sumsel, sekaligus menjadi contoh penerapan layanan publik modern yang bisa diikuti daerah lain.
