PALEMBANG, Karsa Sriwijaya – Respons cepat Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, dalam menanggapi polemik rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Sebelumnya, publik sempat menyoroti rencana pengadaan dua unit meja biliar dengan nilai sekitar Rp486,9 juta yang tercantum dalam dokumen rencana pengadaan anggaran DPRD Sumsel. Informasi tersebut kemudian ramai diperbincangkan di masyarakat dan media sosial.
Menanggapi polemik tersebut, Andie Dinialdie langsung meminta klarifikasi kepada Sekretariat DPRD Sumsel. Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum direalisasikan.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran daerah harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, transparansi, serta skala prioritas kebutuhan.
“Jika memang dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat signifikan, tentu akan kita evaluasi kembali,” ujarnya.
Seiring berkembangnya polemik tersebut, Sekretariat DPRD Sumsel akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana pengadaan meja biliar yang sebelumnya tercantum dalam dokumen perencanaan anggaran.
Pengamat politik Bagindo Togar menilai langkah cepat Ketua DPRD Sumsel tersebut menunjukkan kepekaan seorang pemimpin terhadap aspirasi publik.
Menurutnya, tidak semua pejabat publik memiliki keberanian untuk merespons kritik secara terbuka, apalagi sampai mengambil keputusan membatalkan fasilitas yang sebelumnya telah direncanakan.
“Ini menunjukkan beliau memiliki social sense dan social responsibility yang baik. Ketika ada reaksi dan aspirasi publik yang belum bisa menerima, beliau dengan sigap bersedia membatalkan. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Bagindo menjelaskan, dalam praktik politik, ruang-ruang informal seperti arena biliar sebenarnya juga bisa menjadi tempat interaksi sosial dan komunikasi yang lebih cair antara pejabat publik dengan masyarakat maupun komunitas olahraga.
Namun demikian, ia menilai keputusan pembatalan tersebut menunjukkan sikap legowo seorang pemimpin yang lebih mengutamakan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik publik merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang sehat dalam sistem demokrasi.
Keputusan pembatalan pengadaan tersebut diharapkan dapat meredam polemik yang sempat berkembang sekaligus memperkuat komitmen DPRD Sumsel dalam mengelola anggaran daerah secara lebih bijak, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
