JAKARTA, KARSASRIWIJAYA — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Pullman Ballroom Central Park, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diikuti sekitar 900 peserta dari berbagai daerah dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN)”.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program strategis nasional berjalan efektif. “Jika pusat dan daerah sejalan, dampak PSN akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin ekonomi daerah tumbuh melalui penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan koperasi,” ujarnya.
Menurut Tito, pelaksanaan PSN memiliki efek domino terhadap perekonomian daerah, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga meningkatnya aktivitas pasar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kami ingin seluruh perangkat daerah memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Selain membahas kebijakan strategis, Kemendagri juga memberikan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada inspektorat daerah berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kinerja mereka.
Wagub Sumsel H. Cik Ujang dalam kesempatan itu menyatakan komitmen Pemprov Sumsel untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, berintegritas, dan melayani. “Fungsi pengawasan menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Cik Ujang menambahkan, Sumsel akan terus meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. “Rakornas ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi wadah kolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.
juga menjadi forum strategis untuk bertukar pengalaman antara inspektorat dan wakil kepala daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
