Jakarta, Karsa Sriwijaya — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi salah satu kebijakan unggulan untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun dalam perjalanannya, program ini tak lepas dari sorotan. Rangkaian kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah membuat publik cemas sekaligus mempertanyakan tata kelola MBG.
Hingga September 2025, pemerintah mencatat 55 kasus keracunan MBG dengan 5.320 korban, sementara catatan JPPI menyebut jumlahnya lebih besar, mencapai 6.452 anak. Kasus terbaru di Bandung Barat, Jawa Barat, bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah 842 siswa jatuh sakit usai makan MBG.
Program Baik, Pelaksanaan Bermasalah
Meski banyak kritik, sejumlah pihak menegaskan MBG tetap penting untuk dilanjutkan. Indonesia masih menghadapi masalah gizi anak, mulai dari stunting, anemia, hingga kurang gizi kronis. Program pemberian makanan gratis di sekolah dinilai strategis karena langsung menyasar kelompok rawan.
“Tujuan MBG sangat baik, yaitu menyehatkan anak-anak bangsa. Tapi tanpa perbaikan serius, program ini justru bisa jadi bumerang,” kata seorang anggota DPR.
Akar Masalah: Pengawasan dan Desain
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap penyebab keracunan MBG berulang, antara lain kontaminasi bahan mentah, penyimpanan yang tidak sesuai standar, dan lemahnya pengendalian keamanan pangan.
Di sisi lain, pengamat menilai akar masalah ada pada desain program. Proses tender penyedia makanan cenderung menekan biaya, sementara standar dapur dan distribusi kurang diperhatikan. Laporan CISDI bahkan menyoroti menu MBG yang kerap sarat makanan ultra-olahan dan tinggi gula, yang tidak sesuai dengan misi peningkatan gizi.
Suara Korban dan Kekhawatiran Publik
Rani, siswi SMP di Sleman, mengaku trauma setelah ikut keracunan bersama teman-temannya. “Awalnya enak, nasi sama ayam. Tapi beberapa jam kemudian perut sakit dan muntah. Banyak yang dibawa ke puskesmas,” katanya.
Seorang wali murid di Sragen menilai program ini tetap harus jalan, tapi dengan perbaikan. “Anak-anak butuh gizi tambahan. Tapi kalau berulang kali keracunan, orang tua jadi takut. Pemerintah harus tegas perbaiki sistemnya.”
Evaluasi dan Perbaikan Mendesak
Berbagai pihak kini mendesak evaluasi nasional agar MBG tidak kehilangan kepercayaan publik. Sejumlah rekomendasi yang mengemuka antara lain:
- Audit menyeluruh terhadap penyedia makanan.
- Penerapan SOP ketat dalam penyimpanan, distribusi, dan penyajian makanan.
- Pengawasan independen dengan laporan hasil uji pangan yang transparan.
- Kompensasi bagi korban dan peningkatan standar dapur penyedia.
- Perbaikan menu agar sesuai standar gizi anak, bukan sekadar mengenyangkan.
Program MBG sejatinya membawa harapan besar untuk mengatasi masalah gizi anak di Indonesia. Namun, serangkaian kasus keracunan menunjukkan adanya celah serius dalam pelaksanaan.
Ke depan, pemerintah dituntut untuk tidak hanya mempertahankan MBG sebagai program populis, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai investasi kesehatan generasi mendatang. Dengan pengawasan ketat dan perbaikan menyeluruh, MBG bisa tetap berjalan, aman, dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
